LUBUKLINGAU – Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar membuka kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanan program Bangga Kencana dan diseminasi 2 untuk percepatan penurunan stunting, bertempat di Auditorium Bukit Sulap Lt. 5 Kantor Wali Kota Lubuklinggau, Selasa (6/12/2022).
Dalam arahannya Wawako mengatakan keluarga merupakan unit terkecil dalam suatu masyarakat.
Keluarga memegang peran utama untuk membentuk generasi berkualitas karena keluarga merupakan tempat pertama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang.
“Keluarga berkualitas menjadi penentu kualitas pembangunan manusia dan budaya, sehingga akan mempengaruhi kualitas suatu bangsa dan negara,” ujarnya.
Untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas sambungnya lahirlah konsep delapan fungsi keluarga yang meliputi fungsi agama, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosial pendidikan, ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN bertugas melakukan pengendalian penduduk, menyelenggarakan keluarga berencana dan membangun keluarga berkualitas.
Masih menurut Wawako, Dinas KB dan PP memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan program Bangga Kencana di Kota Lubuklinggau.
Program Bangga Kencana bertujuan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga.
“Melalui delapan fungsi keluarga diharapkan dapat membatu keluarga lebih bahagia, sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam laporannya Kepala DPPKB Kota Lubuklinggau, Henny Fitrianty menyampaikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Bangga Kencana termasuk dalam strategi nasional dalam percepatan penurunan angka stunting.
Tujuannya mengetahui bahaya stunting dan penurunan angka stunting di Kota Lubuklinggau dengan mengidentifikasi resiko, evaluasi, analisis dan memberikan rekomendasi.
Koordinator Bidang Adpin Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel, Evi Silviani menyampaikan sudah ada tim pendamping keluarga dan tim TPPS yang diketuai wakil wali kota Lubuklingga.
TTPS adalah kerja lintas sektoral dalam rangka penanganan stunting dan tugas awal tim tersebut mengidentifikasi dan menginventarisir wilayah yang membutuhkan perhatian khusus.
Sedangkan Koordinator Bidang Adpin Perwakilan BKKBN Provinsi Sumsel Mediheriyanto menyampaikan sesuai amanat Perpes Nomor: 72 dalam penurunan stunting untuk membuat TPPS di tingkat kecamatan.
Kota Lubuklinggau termasuk yang terbaik dalam upaya penuruan angka stunting. Nanti ada tingkat audit tingkat provinsi, maka Kota Lubuklinggau akan menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.
“Semoga kedepan Lubuklinggau zero angka stunting dimana saat ini angka stunting di Kota Lubuklinggau hanya 1,4 persen atau 120 anak yang teridentifikasi stunting.
Ada penyerahan penghargaan kepada petugas KB lapangan tingkat Provinsi Sumsel sedangkan pengisi materi, Ketua TP PKK Kota Lubuklinggau yang juga Wakil Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan Stunting Kota Lubuklinggau, Hj Yetti Oktarina Prana.
Diikuti juga Pj. Sekda Kota Lubuklinggau Imam Senen, Kepala Dinas Kesehatan, Erwin Armeidi, Kepala Bappeda Litbang, Emra Endi Kesuma, Kepala Dinas Perkim, Trisko Defriyansa, Kepala DP3APM, Heri Suryanto, camat, lurah, Ketua GOW, Hj Sri Haryati Sulaiman dan Ketua DWP, Hj Qolbiyah Imam Senen.(**).
